Rekomendasi OECD untuk pengembangan inisiatif pemerintahan digital di Indonesia

• Untuk membuka potensi perubahan yang lebih transformatif dari penggunaan teknologi di dalam pemerintahan, serta untuk mengoptimalkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya substantif di dalam memperbesar skala cakupan penggunaan dari inisiatif-insiatif kuncinya (i.e LAPOR!, e-Musrenbang, Portal Data APBN, dll).

• Penggunaan teknologi digital harus dibingkai dengan kebijakan yang menyeluruh untuk membantu memastikan koherensi strategis di seluruh sektor pemerintah. 

• Merancang kerangka kelembagaan yang efektif dengan tingkat akuntabilitas, kontrol dan transparansi yang tinggi sebagai pelaksana implementasi pemerintahan berbasis elektronik.

• Pemerintah Indonesia harus menyelaraskan insentif untuk kementerian/lembaga dan pegawai negeri sipil sehingga dapat secara efektif ikut mendorong dan memfasilitasi pergeseran budaya yang mendasar di seluruh pemerintah ke arah yang lebih terbuka, inklusif dan proses yang berorientasi kepada warga serta menuju pengembangan keterampilan tekonologi informasi dan data.

•  Pengembangan Rencana Induk Nasional E-Government harus dilengkapi dengan metodologi bisnis dan model manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu perencanaan lembaga publik yang lebih baik. 

• Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pendekatan strategis untuk penggunaan saluran alternatif untuk keterlibatan publik dan pelayanan publik, seperti platform media sosial dan perangkat ponsel.

•  Pemerintah Indonesia harus memperlakukan data sebagai aset strategis dan menjadi kunci utama dalam mengembangkan kerangka kerja, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis pemerintah dalam pengambilan keputusan. 

• Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk mengembangkan ekosistem data.